wrapper

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengirimkan enam orang yang akan mewakili sektor bisnis Indonesia dalam pertemuan B-20 yang diselenggarakan bulan depan di Cannes, Prancis. Enam wakil Kadin ini akan membicarakan soal ketahanan pangan, tenaga kerja, investasi, dan green energy dengan anggota B-20 lainnya.

Pada saat yang bersamaan, ketika para kepala negara G-20 melakukan pertemuan pada tanggal 3 dan 4 November, organisasi-organisasi bisnis dari negara-negara G-20 juga akan mengikuti pertemuan KTT Bisnis B-20.

Keenam wakil Indonesia yang dikirim adalah pengusaha minyak Arifin Panigoro, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Presiden Direktur Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Presiden Direktur Bank Mandiri Zulkifli Zaini, Ketua Umum APINDO Sofjan Wanandi, dan Ketua Komite Tetap Kerjasama Lembaga International Kadin dan Chairman Resindo Resources Indonesia Maxi Gunawan.

"Ada 12 topik yang akan dibahas di B-20, dan yang akan menjadi fokus kami adalah ketahanan pangan, tenaga kerja, investasi, dan green energy," kata Maxi.

Maxi Gunawan mengatakan sebagai salah satu negara yang mewakili Asean, Indonesia akan memberikan masukan-masukan dan rekomendasi ke G-20 terkait krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat.

Lebih lanjut Maxi mengutarakan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 dan saat ini menunjukkan pentingnya peningkatan peranan G-20 sebagai institusi penting untuk pembangunan lebih lanjut dalam kerangka kerja keuangan dan ekonomi dunia.

Keputusan bank-bank untuk menanggung separuh utang Yunani telah menjauhkan Eropa dari default, namun masih banyak masalah yang harus diselesaikan.

"Bank-bank Eropa pasti mengupayakan agar bisa mengkompensasi kerugian mereka. Oleh karena itu, biaya pinjaman akan menjadi lebih mahal," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Jumat (28/10).

"Sebagai anggota G-20, sangat penting bagi kita untuk beri masukan dan mencari tahu bagaimana pemimpin-pemimpin G-20 menyikapi krisis Uni Eropa saat ini," kata Suryo.

Lebih lanjut Suryo menambahkan bahwa Indonesia tidak akan memberikan rekomendasi berlebihan, melainkan hanya berbagi pengalaman ketika menangani krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998.

"Saya rasa mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan," kata Suryo.

Pada tanggal 4 November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan bertemu presiden komisi Uni Eropa Jose Manuel Barroso dan membicarakan hasil pembahasan Vision Group yang sudah diterbitkan Juni lalu.

Vision Group merupakan kelompok yang terdiri dari perwakilan pemerintahan, pelaku usaha dan akademisi Eropa dan Indonesia.

Kelompok ini telah membuat rekomendasi pokok untuk segera memulai persiapan menuju Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Tiga pilar yang dibidik CEPA, yakni Trade facilitation, akses pasar dan capacity development.

Menurut Kadin, jika CEPA tercapai Indonesia bisa mendapatkan manfaat seperti terciptanya lebih banyak lapangan kerja, berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya ekspor sebesar $9,8 miliar dan semakin beragamnya mitra dagang.

"Hubungan Uni Eropa-Indonesia sifatnya saling komplimen. Selama ini hubungan perdagangan kita dengan Eropa selalu mengalami surplus," kata Suryo. Uni eropa merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia, dimana Indonesia banyak mengekspor bahan-bahan pertanian, hasil tambang dan tekstil ke Uni Eropa.

"Yang penting adalah sosialisasi agar kita tidak kebablasan sehingga bisa melaksanakan CEPA lebih luwes," kata Suryo.

Ia menjelaskan bahwa CEPA sangat berbeda dengan ACFTA yang selama ini dianggap merugikan Indonesia.

"Uni Eropa dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) itu beda. EU itu lebih ke business-to-business," jelasnya, sambil menambahkan bahwa Eropa juga memberi bantuan untuk peningkatan kapasitas Indonesia.

Tahun ini, misalnya, Uni Eropa memberikan sebesar US$ 500 ribu untuk peningkatan kapasitas dalam negeri.

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia, dimana Indonesia banyak mengekspor bahan-bahan pertanian, hasil tambang dan tekstil ke Uni Eropa.


Source : beritasatu.com

Last modified on Wednesday, 07 October 2015