wrapper

Peran Kadin Perlu Dimaksimalkan Maxi Gunawan - MI/Angga Yuniar

SEBAGAI wadah yang menaungi pengusaha dan pelaku usaha di Indonesia, peran Kadin masih dapat lebih dioptimalkan untuk berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Hubungan Kerja Sama Luar Negeri Maxi Gunawan ketika bersilaturahmi dengan pengurus dan anggota Kadin Kalimantan Timur beberapa hari yang lalu.

"Keberadaan Kadin dilindungi Undang-Undang. Masih banyak hal yang dapat kita maksimalkan untuk kemajuan ekonomi nasional," ujar Maxi.

Pemberdayaan peran Kadin di daerah perlu dimaksimalkan. "Saya sudah keliling menanyakan permasalahan Kadin ke daerah-daerah. Mereka kesulitan menambah anggota," jelasnya.

Menurutnya, banyak pengusaha di daerah yang mempertanyakan keuntungan dan manfaat apabila menjadi anggota Kadin. Mereka pikir Kadin tidak ada benefitnya. Banyak kabupaten-kabupaten yang pengurus Kadinnya sulit ditemukan.

Anggota Kadin Indonesia saat ini berjumlah sekitar 2 juta badan usaha dan terdiri dari 170 asosiasi, 16 himpunan, dan 6 koperasi. Anggota Kadin harus ditingkatkan karena ini kekuatan bagi Kadin. Kadin perlu merangkul UMKM untuk bergabung bersama.

UMKM di Indonesia berkisar 95 juta. Menurut Maxi, apabila satu pertiga dari total tersebut dapat bergabung dengan Kadin, maka peran Kadin dapat semakin optimal.

Selain itu, Kadin Indonesia harus mampu mendorong kualitas barang-barang dan kapasitas produksi dalam negeri. Kualitas barang dagangan harus menjadi perhatian. Ini peran Kadin untuk tingkatkan produksi dan meningkatkan ekspor.

Maxi menambahkan, Kadin Indonesia harus membantu pemerintah menggenjot realisasi investasi. Investor dari manapun melihat Indonesia sangat potensial. Kita harus ciptakan momentum untuk wujudkan itu.

Namun, selain harus bersahabat dengan investor, ia mengingatkan agar jangan gegabah menjelang pasar bebas ASEAN. Perlu diperhatikan juga mana yang bisa kita produksi sendiri dan mana yang butuh investasi.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah, dan Tata Kelola Perusahaan Kadin Kaltim Syaiful Anwar mengatakan usulan untuk pemberdayaan Kadin daerah sangat sesuai dengan tuntutan Kadin daerah. Selama ini ada kesan dikotomi antara pusat dan daerah.

Syaiful berharap, Kadin Indonesia pascapelaksanaan musyawarah nasional nanti dapat lebih mendukung peran pengusaha di daerah. "Karena basis kekuatan ekonomi ada di daerah. Keterlibatan pengusaha daerah harus diperjelas. SDA di Kaltim besar, tapi pengusaha yang masuk kelola itu darti pusat," keluhnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Kaltim Alexander Sumarno menambahkan sebagai institusi yang merepresentasikan dunia usaha, keberadaan Kadin belum disetarakan dengan pemerintah.

“Hampir di semua daerah tingkat I dan II, Kadin belum dilibatkan. Seharusnya dilibatkan mulai dari perencanaan untuk pengembangan ekonomi, khususnya di daerah


Source: mediaindonesia.com

Last modified on Saturday, 17 October 2015