wrapper

POJOKSATU – Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak tinggal dia dan terus mengamati perkembangan polemik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai calon kapolri. Bahkan Surya Paloh telah memberikan intruksi secara langsung kepada kader-kadernya baik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun simpatisan.

Kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik atau membatalkan Komjen Pol BG menjadi kapolri, mereka harus tetap mendukung keputusan tersebut.

Hal itu dilayangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Patrice Rio Capella. Dia menyatakan, apapun putusan Presiden Jokowi soal KomjenPol BG maka pihaknya bakal menghormati. “Itu belum terjadi ya. Tapi, bukan tidak menerima atau menerima, misalkan presiden memutuskan untuk tidak melantik atau tidak ya itu putusan presiden, kami akan hormati. Bahkan, Pak Surya Paloh selaku ketum tidak ada masalah,” ungkapnya kepada INDOPOS, Minggu (15/2/).

Menurutnya, saat ini proses praperadilan masih berlangsung dan tinggal menunggu pengumuman Senin (16/2), besok. Apalagi bila Jokowi sebagai presiden juga mengisyaratkan menunggu proses praperadilan. Walaupun, ketum sebelumnya juga telah kepada seluruh kader untuk menghormati dan meminta DPR menerima Komjen Pol BG sebagai calon kapolri.

“Alasanya ketika dimintai pendapat waktu itu, Pak Surya Paloh memiliki alasan mengutamakan tatanan pemerintahan dan menghormati azas praduga tak bersalah, maka BG menurutnya bukan tak mungkin tetap menggantikan Kapolri Sutarman,” imbuhnya.

Pak Surya Paloh, lanjut Capella, tak menampik kalau pemilihan BG bisa membuat Presiden Joko Widodo maupun pemerintah tidak populer. Namun dia menilai, pemerintah memang tak perlu harus cari aman dan harus tetap menghormati aturan hukum. Tugas pemerintah adalah mengupayakan pemerintahan efektif terus berjalan.

“Yang Pak Ketum inginkan hanyalah stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia harus tetap kondusif,” tutur Capella.

Ditambahkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Maxi Gunawan, Partai NasDem selaku partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) tidak akan ikut campur terkait urusan pelantikan kapolri. “Kami tidak akan campur aduk soal pencalonan kapolri,” tandasnya.

Dia juga menegaskan, pemilihan kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, selaku pihak yang mewakili parpol dirinya menerima sepenuhnya kepada presiden siapa yang akan dilantik nantina. “NasDem itu menerima apapun keputusan presiden,” tutupnya. (aen)

 

Source : PojokSatu.id

Last modified on Tuesday, 06 October 2015